Tugas dan Wewenang : KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran & PPSPM

Tugas dan Wewenang masing-masing anggota Tim Pengelola Keuangan di suatu Kantor Pemerintah bisa dibaca secara lengkap di PMK-190 Tahun 2012 : http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2012/190~PMK.05~2012Per.HTM

Berikut beberapa diantaranya…

Tugas dan Wewenang KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) :

  • Menyusun DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran : Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN) …Pasal 9 (1.a);
  • Menetapkan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar)…(Pasal 9 b,c);
  • Menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran , pasal 22 (1), (2), (3);
  • KPA dapat merangkap sebagai PPK atau sebagai PPSPM, pasal 6 (2);
  • Menyusun sistem pengawasan dan pengendalian agar proses penyelesaian tagihan atas beban APBN dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pasal 10 (2) c;
  • Selengkapnya : PMK-190 Pasal 5 s.d. Pasal 11.

Tugas dan Wewenang PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) :

  • Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa (Pasal 13 c);
  • Dalam melaksanakan kewenangan KPA di bidang Belanja Pegawai, KPA mengangkat PPABP untuk membantu PPK dalam mengelola administrasi Belanja Pegawai (Pasal 15);
  • Melaksanakan kegiatan swakelola;
  • membuat dan menandatangani SPP (Surat Permintaan Pembayaran);
  • Mengusulkan revisi POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) / DIPA kepada KPA, Pasal 13;
  • PPK harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA;
  • Selengkapnya : PMK-190 Pasal 12 s.d. Pasal 15;
  • Tambahan : PPK dibantu oleh minimal 2 Staf Pengelola Keuangan, Selengkapnya silahkan dicek pada PMK tentang Standar Biaya (Halaman Penjelasan) : Disini.

Tugas dan Wewenang Bendahara Pengeluaran :

  • Mengelola Uang Persediaan & LS Bendahara (Pasal 24 ayat 1, huruf a);
  • Menerima, menyimpan, menatausahakan, dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
  • Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
  • Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  • Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank (Wajib Pajak Bendahara);
  • menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN;
  • Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
  • Bendahara Pengeluaran tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK atau PPSPM, Pasal 22 (5);
  • Dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, Kepala Satker dapat menunjuk beberapa BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) sesuai kebutuhan, Pasal 25 (1);
  • Selengkapnya : PMK 190 Pasal 22 s.d. Pasal 27.

Tugas dan Wewenang PPSPM (Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar)

  • Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung dari PPK;
  • Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
  • Menerbitkan SPM (Surat Perintah Membayar) ;
  • Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
  • Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;
  • Mencatat pagu, realisasi belanja, sisa pagu, dana UP (Uang Persediaan) /TUP (Tambahan Uang Persediaan), dan sisa dana UP/TUP pada kartu pengawasan DIPA;
  • PPSPM harus menyampaikan laporan bulanan terkait pelaksanaan tugas dan wewenang kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f yang paling sedikit memuat: a. jumlah SPP yang diterima; b. jumlah SPM yang diterbitkan; dan c. jumlah SPP yang tidak dapat diterbitkan SPM;
  • Selengkapnya : PMK 190 Pasal 16 s.d. Pasal 18.

Leave a Reply