Tabel Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Perpres 19 Tahun 2008)

Tabel Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Perpres 19 Tahun 2008) hal 1 dari 2
Tabel Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Perpres 19 Tahun 2008) hal 2 dari 2-

Tabel diambil dari : ditjenpp.kemenkumham.go.id > Database Peraturan > Peraturan Presiden > 2008 > Perpres 19 Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Tanggal 10-03-2008 > Klik PDF

NO JABATAN TUNJANGAN
1 Ketua Mahkamah Agung Rp 31.100.000,00
2 Wakil Ketua Mahkamah Agung Rp 25.800.000,00
3 Ketua Muda Mahkamah Agung Rp 24.200.000,00
4 Hakim Agung Mahkamah Agung Rp 22.800.000,00
5 a. Ketua pengadilan Tinggi
b. Ketua Pengadilan Tinggi Agama
c. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
d. Ketua Pengadilan Militer Utama
e. Ketua Pengadilan Tinggi Militer
Rp 13.000.000,00
Rp 13.000.000,00
Rp 13.000.000,00
Rp 13.000.000,00
Rp 13.000.000,00
6 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A
b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A
c. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
d. Ketua Pengadilan Militer tipe A
Rp 7.400.000,00
Rp 7.400.000,00
Rp 7.400.000,00
Rp 7.400.000,00
7 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B
b. Ketua Pengadilan Agama Kelas I B
c. Ketua Pengadilan Militer Tipe B
Rp 6.200.000,00
Rp 6.200.000,00
Rp 6.200.000,00
8 a. Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
b. Ketua Pengadilan Agama Kelas II
Rp 5.100.000,00
Rp 5.100.000,00
9 a. Wakil ketua Pengadilan Tinggi
b. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Agama
c. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
d. Wakil ketua Pengadilan Militer Utama
e. Wakil ketua Pengadilan Tinggi Militer
Rp 11.500.000,00
Rp 11.500.000,00
Rp 11.500.000,00
Rp 11.500.000,00
Rp 11.500.000,00
10 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA
b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas IA
c. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
d. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe A
Rp 6.600.000,00
Rp 6.600.000,00
Rp 6.600.000,00
Rp 6.600.000,00
11 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas IB
b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas I B
c. Wakil Ketua Pengadilan Militer Tipe B
Rp 5.800.000,00
Rp 5.800.000,00
Rp 5.800.000,00
12 a. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II
b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Kelas II
Rp 4.800.000,00
Rp 4.800.000,00
13 a. Hakim Pengadilan Tinggi
b. Hakim Pengadilan Tinggi Agama
c. Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
d. Hakim Pengadilan Militer Utama
e. Hakim Pengadilan Tinggi Militer
Rp 10.200.000,00
Rp 10.200.000,00
Rp 10.200.000,00
Rp 10.200.000,00
Rp 10.200.000,00
14 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A
b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I A
c. Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
d. Hakim Pengadilan Militer Tipe A
Rp 5.400.000,00
Rp 5.400.000,00
Rp 5.400.000,00
Rp 5.400.000,00
15 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B
b. Hakim Pengadilan Agama Kelas I B
c. Hakim Pengadilan Militer Tipe B
Rp 4.500.000,00
Rp 4.500.000,00
Rp 4.500.000,00
16 a. Hakim Pengadilan Negeri Kelas II
b. Hakim Pengadilan Agama Kelas II
Rp 4.200.000,00
Rp 4.200.000,00

5 thoughts on “Tabel Tunjangan Khusus Kinerja Hakim Dan Pegawai Negeri Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya (Perpres 19 Tahun 2008)

    • Kalau menurut pendapat saya pribadi itu hanya istilah Pak..
      – Dulu di kementerian keuangan ada istilah Tunjangan Khusus Pembinaan Keuangan Negara (TKPKN)
      – Terus ada muncul istilah Tunjangan Khusus Kinerja Hakim (2008)
      – Selanjutnya mulai diseragamkan Tunjangan Kinerja (2009 < ) - Lebih lanjut lagi di kementerian keuangan sekarang sekarang istilah TKPKN sudah berubah jadi Tunjangan Kinerja juga (2014)...

      • Kalau gitu, menurut saya PRIBADI juga:

        1. TKPKN diatur oleh Menkeu. Begitu pengaturannya diambil oleh oleh Presiden, diubah namanya menjadi Tunjangan Kinerja. Itu untuk penyeragaman dengan K/L lain.

        2. Tunjangan khusus kinerja diberikan kepada PNS dengan profesi khusus seperti hakim. Mungkin ada tunjangan khusus kinerja yang diberikan juga kepada profesi lain di luar hakim.

        🙂

        • Iya Pak…masih ada kemungkinan di tahun-tahun mendatang ada Perpres yang redaksinya Tunjangan Khusus Kinerja

          Tadi saya mengambil kesimpulan itu hanya istilah karena saya hanya menemukan 1 (Satu) perpres yg redaksinya Tunjangan Khusus Kinerja & Perpres tersebut ada diantara Istilah TKPKN & Istilah Tunjangan Kinerja…jadi saya pikir itu hanya peralihan istilah untuk Penghasilan Tambahan PNS diluar Gaji 😀

Leave a Reply